Forum Rakyat.com Jakarta, —–Meluasnya bencana banjir di berbagai kota di Jabodetabek direspon cepat oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial ( Kemensos) dengan menggelontorkan dana mencapai Rp 3 miliar untuk bantuan korban bencana banjir berupa sarana makanan hingga obat-obatan.
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, mengatakan jika pihaknya mengusulkan dana sebesar hampir Rp 3 miliar untuk membantu warga terdampak musibah banjir ini
“Di wilayah Jabodetabek, bantuan dari Kementerian Sosial telah mencapai hampir Rp 3 miliar dalam berbagai bentuk dukungan,” terangnya.
Menindaklanjuti bencana banjir yang selalu berulang ini. Seharusnya pemerintah tidak hanya melakukan aksi bantuan namun juga memperhatikan persoalan yang sebenarnya terjadi. Mengingat fenomena banjir ini, selalu berulang setiap tahunnya.
Namun begitu, kata Pengamat perkotaan, Yayat Supriatna apa yang dilakukan pemerintah perlu di apresiasi.
” Seharusnya ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi regulasi tata ruang serta pengendalian pembangunan di wilayah perkotaan juga. Jadi tidak hanya tindakan melainkan juga pencegahan agar kejadian serupa dapat diminimalisir,” ungkapnya
Ia menegaskan, pemerintah harus lebih tegas dalam mengontrol penggunaan lahan, terutama di daerah yang rawan bencana.
Menurutnya, saat ini kewenangan tata ruang dan pembangunan telah diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda), yang sering kali kurang optimal dalam pengawasan dan penegakan aturan.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta intervensi langsung dari pemerintah pusat guna memastikan tata ruang lebih terkendali dan berkelanjutan.
Harus ada ketegasan dalam pengelolaan tata ruang. Pemerintah bisa membentuk satuan tugas terintegrasi untuk Jabodetabek yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Ini penting agar ada mekanisme pengendalian dan penertiban yang lebih efektif,” ujar Yayat dikutip dari akurRabu (5/3/2025).
Yayat menyoroti pesatnya pembangunan perumahan yang terus merambah kawasan daerah aliran sungai (DAS) serta semakin menyusutnya zona hutan lindung.
Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu faktor utama yang memperparah bencana banjir di Jabodetabek.
“Pemerintah harus mempertimbangkan moratorium pembangunan di kawasan-kawasan rawan banjir, terutama di daerah aliran sungai, untuk memulihkan kembali fungsinya sebagai resapan air,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya penghentian pemberian izin pembangunan di wilayah-wilayah tertentu guna mengurangi dampak lingkungan yang semakin parah.
“Kawasan sepanjang sungai utama seperti Ciliwung dan anak-anak sungainya kini telah berubah menjadi permukiman. Hal ini terjadi karena tingginya harga tanah dan biaya hidup, yang membuat masyarakat mencari lokasi yang lebih terjangkau meskipun berada di wilayah yang rentan terhadap banjir,” tambah Yayat.
Ia menilai, kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan terhadap pembangunan di bantaran sungai.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi menyatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan instruksi soal banjir yang terjadi pada sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Pada sejumlah titik, banjir bahkan mencapai ketinggian di atas 2 meter dan merendam hunian warga setempat.
Menurut dia, presiden sudah meminta BNPB dan seluruh pihak berwenang di masing-masing wilayah untuk menanggulangi banjir dan dampaknya.
“Presiden juga bilang tadi bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran dan sudah koordinasi dengan Badan Penanggulangan bencana untuk segera ditangani,” kata Hasan kepada awak media, di Istana Negara, Selasa (04/03/2025).
Meski demikian, dia mengklaim soal perintah detil Prabowo kepada BNPB atau pun pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak banjir. Hal ini termasuk soal rencana pemerintah atau pun presiden memberikan bantuan secara langsung kepada para korban.
“Detilnya saya belum dapat info, tapi pasti akan ditanggulangi sebaik-baiknya karena sudah ada arahan dari Presiden ke BNPB,” ujar Hasan.
